BPPP BANYUWANGI GELAR FORUM KONSULTASI PUBLIK PRODUK LAYANAN

SHARE

Banyuwangi, 11 Juni 2024 – Pada hari Selasa, bertempat di Ruang Pertemuan Lt.2 Gedung Utama Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi, telah diadakan Forum Konsultasi Publik Produk Layanan BPPP Banyuwangi. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai institusi, termasuk Politeknik KP Jembrana, Satker Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Banyuwangi, Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar, berbagai SMK di Jawa Timur, serta berbagai organisasi nelayan dan pengusaha perikanan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yang mengamanatkan penyelenggaraan wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk membangun sistem pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Forum ini membahas berbagai layanan yang ditawarkan oleh BPPP Banyuwangi, termasuk Layanan Uji Profesi Kepelautan, Konsultasi dan Bimbingan Teknis, Pelatihan Tingkat Dasar dan Keahlian Kepelautan, Pelatihan Teknis Perikanan, Pemanfaatan Aset, serta Uji Kompetensi.

Kepala BPPP Banyuwangi, Moch. Muchlisin, menyampaikan bahwa BPPP Banyuwangi menawarkan berbagai jenis layanan publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal. Ia juga menyampaikan pencapaian BPPP Banyuwangi, yang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi Tingkat Nasional pada tahun 2021, UPT paling informatif Tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta UPT terbaik Tingkat BRSDM KP Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berbagai penghargaan tersebut mendorong BPPP Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengadakan forum konsultasi publik untuk menghimpun pendapat, saran, dan masukan dari para stakeholder. Hal ini bertujuan tidak hanya untuk mempertahankan predikat pelayanan prima, tetapi juga untuk meningkatkan status BPPP Banyuwangi menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kegiatan Forum Konsultasi Publik ini mendapatkan apresiasi dari Plt. Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Lilly Aprilia Pregiwati. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan, "Standar pelayanan publik merupakan komitmen kita bersama untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Saya sangat mengapresiasi kehadiran Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam forum ini. Dalam proses penyusunan standar ini, sangat penting bagi kita untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak yang kompeten dan memiliki pengalaman di bidangnya. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di BPPP Banyuwangi secara berkelanjutan. Partisipasi aktif dari semua pihak yang hadir akan sangat berharga dalam memastikan bahwa standar pelayanan yang kita tetapkan nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan Masyarakat karena Bersama Kita Bisa, Kita Bisa Karena Bersama!"

Hasil diskusi dalam forum ini mencakup penyampaian draft standar pelayanan publik oleh masing-masing bidang pelayanan. Peserta forum memberikan perhatian tinggi terhadap biaya layanan yang dianggap terlalu tinggi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mereka mengharapkan pemerintah pusat dapat merevisi tarif tersebut. Solusi yang ditawarkan saat ini adalah kerjasama antara SMK/instansi terkait dengan CSR untuk mendapatkan layanan dari BPPP Banyuwangi dengan biaya terjangkau bahkan gratis. Selain itu, peserta juga membahas perlunya sosialisasi lebih lanjut mengenai persyaratan diklat awak kapal perikanan yang kini berada di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta skema uji kompetensi yang ditawarkan.

Ketua Pokdarwis Banyuwangi, Abdul Aziz, menyampaikan manfaat dari pelatihan yang telah diadakan oleh BPPP Banyuwangi, seperti pelatihan las listrik, penanaman terumbu karang, hingga program prioritas KKP yaitu Smart Fisheries Village (SFV). Ia berharap kerjasama antara BPPP Banyuwangi, Grand Watu Dodol (GWD), dan Desa Bangsring dapat terus berlanjut dan meningkat.

Dengan diadakannya Forum Konsultasi Publik ini, masukan dari para perwakilan undangan akan menjadi bahan penyusunan standar pelayanan yang nantinya akan ditetapkan oleh BPPP Banyuwangi sebagai acuan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. [HMS]